Pendidikan di Indonesia

Membicarakan hal yang satu ini mungkin tidak akan habis-habisnya. Ya, dengan keadaan yang ada sekarang ini,ditandai dengan demo di sejumlah tempat yang pada dasarnya menuntut pendidikan murah. Tapi saya tidak ingin menulis tentang demo tersebut. Saya hanya ingin menceritakan beberapa keluhan handai taulan (bahkan sampai berdebat kusir hehehe) tentang pendidikan ini.Salah satu teman saya, agak berang, bilang "Masak sudah sudah ada BOS, kita masih harus bayar Rp. 15.000 per bulan? Di SD lainnya kok enggak bayar lagi.". Kebetulan memang anaknya berada di SD Negeri 2, dimana ada 3 SDN dalam satu lingkungan sekolah.Saya coba jadi counter-nya, "Mungkin di SDnya banyak ekstra kurikuler. Sudah cek atau belum? Ada komputer atau enggak?".Dia langsung menyanggah, "Ah enggak ada kayak gituan. sama aja!"Akhirnya lama berdebat, bahkan ditambah satu orang lagi. Cuma jadi kemana-mana buntutnya. Menuduh KepSek korupsi, Guru korupsi, Masya Allah. Setelah lama berdebat, disimpulkan bahwa sebagian dana anggaran orang tua tadi digunakan untuk perbaikan WC, prasarana gedung, tiang bendera, biaya mencat pagar dan lain-lain.Akhirnya, saya merasa menyadari ada ketidak-adilan disini. Kalau sudah tidak adil, pasti melanggar Pancasila, "Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Kita bisa bandingkan SD Negeri di tengah kota dengan SD Negeri di kampung. Terasa sekali ketimpangan sosial antara kedua SD tersebut. Berita hari ini, ada satu SDN yang roboh.Menurut 'mata-adil' saya, seharusnyalah setiap Sekolah Negeri di negeri ini mempunyai prasarana yang sama, baik dipedalaman Papua sana, atau yang berada di pusat kota Jakarta. Tidak boleh dibedakan. Karena ini Sekolah Negeri (atau Sekolah miliknya negara),maka tidak boleh juga menerima sumbangan dari pihak lain. Mutlak harus dibiayai negara.Perbedaan Uang Pangkal juga menjadi pertanyaan. Kok, sama sama sekolah negeri uang pangkal berbeda? Tiap sekolah pasti punya jawaban (atau alasan) mengapa mereka menarik uang pangkal sedemikian besar. Uang sejenis inipun harus ditiadakan untuk sekolah Negeri. Alasannya sama dengan di atas, tidak boleh ada perbedaan antar sekolah negeri.Tentu lain halnya dengan sekolah swasta, yang sah-sah saja menerima sumbangan dari pihak manapun.Saya tidak tahu keadaan makro dari Anggaran Belanja Negara untuk pendidikan yang konon terlalu kecil. Saya juga tidak mengetahuikondisi dana subsidi Minyak (yang jadi BOS)."Kaca mata" saya mungkin perlu diperbaiki, untuk menentukan apakah cukup adil kondisi di atas. Apakah benar pendapat saya, bahwasetiapSekolah Negeriharus memiliki prasarana yang sama? Saya sendiri masih belum yakin.Apalagi setelah baca blognya HarrySekolah Swadaya - diskusi dengan penyelenggara sekolah gratis. Kok saya jadi merasa bahwa Negara tidak mampu memberikan pendidikan kepada warganya, seperti yang tercantum dalam UUD 45.

(by. Sunaryo Hadi, blogs)

bagus banget inponya gan?

pemerintah boleh menaikan anggaran pendidikan n mebuat program2 tentang sekolah gratis , BOS(konon katanya ini sebagai pengganti dari subsidi minyak) dst tapi kenyataanya semua itu cuma omong kosong ajah?!
mutu pendidikan bukanya semakin bagus malah semakin hancur. contoh mudah aja banyak sekali sekarang terjadi penyimpangan dari subsidi2 dari pemerintah bahkan ada sebagian dari subsidi tersebut masuk kedalam kantong pribadi dari oknum kepala sekolah. n banyak bangetlah penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan di indonesia.